bappeda.jatimprov.go.id – p318

Luaskan/Ciutkan

Mahasiswa Tuntut Ganti Rugi Lapindo 

9 Feb 2011, 11:30 am 

Lumpur Lapindo (photo: matanews.com)

PULUHAN mahasiswa di Sidoarjo, Jawa Timur, berunjuk rasa menuntut penyelesaian kasus ganti rugi lumpur Lapindo. Mereka juga meminta pengusutan kasus raibnya uang kas daerah senilai Rp2,24 miliar.

Aksi digelar di perempatan Jalan Alun-Alun, di depan kantor bupati serta di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Aksi itu dilakukan bertepatan dengan 100 hari pemerintahan bupati dan wakil bupati yang baru, yaitu Saiful Ilah dan MG Hadi Sutjipto.

“Bupati dan wakil bupati tidak menepati janji menuntaskan kasus lumpur Lapindo dan hilangnya kas daerah. Banyak korban lumpur Lapindo yang hidup sengsara karena tidak mendapat ganti rugi,” kata koordinator aksi, M Rosyid.

Di Kecamatan Besuki, warga korban lumpur di tiga desa mendesak Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo memfasilitasi pencarian pinjaman pada bank dengan bunga rendah. Warga membutuhkan pinjaman untuk membiayai pembangunan rumah mereka karena pembayaran ganti rugi dari PT Minarak tersendat. (HS/N-2)

(Sumber: MediaIndonesia.com)

Diskusi Dwi Mingguan: Bappenas Terus Dorong Pemerataan Pembangunan 

9 Feb 2011, 11:24 am 

Bappenas: Diskusi dwi mingguan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman wartawan tentang tupoksi dan pelaksanaan program-program yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2011 dan dalam rangka meningkatkan hubungan baik antara pimpinan Kementerian PPN/Bappenas dan wartawan, sebagaimana tahun lalu, Biro Humas dan TU Pimpinan kembali menyelenggarakan Diskusi Dwi Mingguan.

Mendapat giliran pertama di tahun 2011 ini adalah Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Acara diskusi berlangsung pada Rabu, 26 Januari 2011, pukul 12.30–14.30, di Ruang Rapat SG 1-2 Bappenas. Acara diskusi dibuka oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas Ir. Syahrial Loetan, MCP. Bertindak sebagai narasumber adalah Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Dr. Ir. Max H. Pohan, CES, MA, didampingi oleh Direktur Pengembangan Wilayah Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc; Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP; Direktur Otonomi Daerah Dr. Budhi Santoso, MA; Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Dr. Deddy Koespramoedyo; dan Direktur Perkotaan dan Perdesaan Ir. Hayu Parasati, MPS.

Diskusi dengan topik “Perkembangan Pembangunan Daerah” itu mengupas pembangunan daerah secara menyeluruh, yang meliputi pengembangan wilayah, pengembangan kawasan, perkotaan dan perdesaan, peningkatan pemerintahan daerah, dan penataan ruang dan pertanahan. Diskusi diawali dengan paparan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dalam paparannya, Dr. Max H. Pohan, antara lain, menyatakan bahwa kontribusi ekonomi wilayah selama kurun waktu 2005-2009 menunjukkan penurunan kontribusi Jawa-Bali dan Sumatera ke wilayah lainnya.

Hal ini menunjukkan terdapatnya perbaikan pemerataan pembangunan. Selain itu, Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah juga menyebutkan beberapa tantangan pembangunan daerah, antara lain, belum memadainya jaringan prasarana penunjang keterkaitan ekonomi wilayah, terbatasnya investasi, terpusatnya penguasaan aset, dan kurang kuatnya kelembagaan ekonomi lokal. Permasalahan tersebut menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, terutama pengelolaan sumber daya agraris dan maritim sebagai basis ekonomi wilayah dan dasar keunggulan daya saing nasional.

(Sumber: Bappenas.go.id)

Jatim Minta Jatah Saham Migas 

9 Feb 2011, 11:23 am 

Ladang migas (photo: republika.co.id)

Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) meminta jatah saham di beberapa blok migas di wilayah tersebut.
Permintaan tersebut dalam bentuk penyertaan kepemilikan (participating interest) sebanyak 10% untuk badan usaha milik daerah (BUMD).

“Tadi kami menerima kunjungan Komisi C DPRD Jatim beserta salah satu BUMD mereka. Intinya mereka meminta diikutsertakan dalam pengelolaan blok migas di wilayah Jatim. Bentuknya adalah participating interest 10%,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Dito Ganinduto, kepada Media Indonesia, Selasa (8/2).

Menurutnya, Jatim meminta jatah saham di wilayah kerja (WK) 4 blok migas yang berada di sekitar Selat Madura yang dikelola perusahaan nasional dan beberapa kontraktor migas asing.

“Mereka meminta dilibatkan di Blok Kangean yang dikelola PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), Blok Madura yang dikelola Husky Oil Madura Ltd, blok yang dikelola Pertonas Carigali, serta Blok West Madura yang dikelola Kodeco Energy yang akan berakhir masa kontraknya pada Mei 2011,” ujarnya.

Namun, komisi energi dan lingkungan DPR ini belum bisa membahas lebih lanjut karena proposal yang diajukan Pemprov dan DPRD Jatim tersebut masih belum lengkap.

“Proposal itu belum jelas menyebutkan BUMD mana yang akan ditunjuk, siapa mitra mereka karena pasti dibutuhkan biaya besar untuk terlibat dalam bisnis migas. Selain itu kita masih mempertanyakan aspek legalitasnya karena proposal tersebut tidak ada yang menandatangani bahkan tanpa kop surat,” ujarnya.

Karena itu, Komisi VII meminta supaya delegasi yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD Jatim Kartika Hidayati itu untuk melengkapi usulan tersebut sebelum dibahas kembali.

“Jadi belum dipastikan kapan akan dibahas lagi. Kita menunggu mereka melengkapi usulan tersebut sebelum ditentukan apakah akan disetujui atau tidak,” pungkasnya. (Jaz/OL-3)

(Sumber: Media Indonesia)

Produsen Alas Kaki Incar Jatim 

9 Feb 2011, 11:19 am 

AP Photo/Chitose Suzuki (www.boston.com)

Setidaknya 22 perusahan alas kaki wanita, olah raga, dan kasual asal Taiwan dan Korea siap berinvestasi di Indonesia tahun 2011. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Anshari Bukhari mengatakan, 22 perusahaan tersebut menjajaki lokasi di Sidoarjo, Purwakarta, dan Tangerang.

“Tahun ini bakal ada 22 perusahaan alas kaki asal Taiwan dan Korea yang akan masuk ke Indonesia. Mereka ekspansi ke Indonesia,” kata Anshari saat jumpa pers tentang Pencapaian Pertumbuhan Industri Tahun 2010 di Jakarta, Selasa (8/2).

Namun, lanjut dia, investasi tersebut terkendala oleh ketersediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan. Industri-industri tersebut, ujar dia, membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan menjahit.

“Padahal, potensi serapan tenaga kerjanya sekitar 3-5 ribu orang per perusahaan. Levelnya lulusan SMP. Kemenperin mempunyai balai pelatihan di Sidoarjo. Untuk mpercepat penciptaan tenaga kerja terampil, pelatihan tidak lagi langsung kepada tenaga kerja. Tapi, melatih pelatih di perusahaan terkait. Kalau sudah terampil, dia melatih pelatih baru lagi,” tutur Anshari.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy idjanarko membenarkan hal tersebut. “Ditotal-total ada 22 perusahaan alas kaki asal Taiwan, Korea, dan Vietnam yang siap nvestasi di Indonesia tahun ini. 4 perusahaan diantaranya sudah produksi lancar di Jawa Timur. Masing-masing kapasitas 200-300 ribu pasang per bulan,” tutur Eddy. (Jaz/OL-2)

(Sumber: MediaIndonesia.com)

Rusunawa Gunung Sari Diperuntukkan Khusus Warga Eks Stren Kali 

9 Feb 2011, 11:16 am 

Ilustrasi (photo: umm.ac.id)

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Jatim tetap akan menyewakan rusunawa Gunungsari bagi warga korban penertiban stren kali yang dilakukan beberapa tahun yang lalu.

Memang sebelumnya, ada kabar kalau wakil rakyat yang ingin menempati rusun dikarenakan untuk mendapatkan tempat usaha. Namun, hal itu dibantah dan ditegaskan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Biro Kesejahteraan Rakyat, Sulastri.

“Warga yang menempati rusunawa ini hanya warga eks stren kali. Bukan wakil rakyatnya. Rakyatnya yang semestinya lebih didahulukan,” kata Sulastri ketika mendampingi Sekdaprov Jatim, Dr Rasiyo, pekan lalu.

Kini, Kepala DCKTR Jatim, Budi Susilo juga menegaskan lagi, kalau pemanfaatan rusun hanya akan diberikan pada warga stren kali yang terkena dampak dari penertiban bangunan di area bantaran sungai. Namun, tak semua korban penertiban dapat mengisi rusun, karena instansinya ini akan menyeleksi maskin yang berhak menghuni rusun baru itu.

Budi menjelaskan, rusun Gunungsari ini adalah salah satu rusun yang paling layak huni.

“Idealnya bangunan  rusun, satu orang menghuni 3×3 meter,  dan rusun Gunungsari telah memenuhi standar itu,” jelasnya. Ruang kamar di rusun lanjutnya, termasuk tipe 36, sehingga layak untuk dihuni empat orang, yakni dua arang tua dan dua anak.

Sebelumnya, Sekdaprov Jatim, Dr  Rasiyo juga menjelaskan, progres pembangunan rusunawa Gunungsari sudah mencapai 100 persen. Sehingga, tak lama lagi Gubernur Jatim, Dr Soekarwo SH MHum bisa meresmikan rusunawa yang berdiri di luasan lahan 6.799 meter persegi ini.

“Paling tidak tinggal pembersihan saja. Bangunan ini sudah layak untuk dihuni,” katanya.

Mengenai rusunawa Gunungsari ini, pembangunannya dimulai tahun 2010 dengan menggunakan anggaran dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jatim senilai Rp34.844.580.000. Pembangunan itu dilaksanakan kontraktor PT Widya Satria.

Bangunan ini terbagi menjadi tiga twin blok berlantai 5. Dilengkapi dengan rumah toko (ruko), jaringan air bersih, jaringan listrik, taman, lapangan olahraga, ruang sebaguna/pendopo, tempat ibadah, puskesmas, dan hidran pemadam kebakaran. Sedangkan prasarana lingkungan terdapat jalan lingkungan, tempat parkir, saluran pembuangan air kotor, dan penerangan jalan umum (PJU).

Rasiyo kembali menegaskan, Biro Kesra bekerjasama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Jatim, juga Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim segera menyeleksi warga yang akan menempati rusunawa Gunungsari ini.

Selain menyediakan Rusun, Pemprov bahkan siap membantu warga stren untuk membangunkan Rusun baru. Berdasarkan data yang ada, Pemprov telah mengagendakan pembangunan tiga rusun untuk warga strenkali. Yakni di Gunungsari di atas tanah seluas 7.000 meter persegi. Kemudian rusun tingkat lima akan dibangun di Jalan Mastrip, Karangpilang di atas tanah seluas 2.000 meter persegi.

Bangunan dengan spesifikasi sama juga akan dibangun serta Sumur Welut, Lakarsantri, di atas tanah seluas 20.000 meter persegi. Pembangunan ini sudah dimasukkan Pemprov Jatim mulai dalam anggaran perubahan 2009. Untuk kebijakan tersebut itu dana yang diajukan sekitar Rp 9 miliar hingga Rp 10 miliar. (rac)

Gizi Buruk dan Kemiskinan 

9 Feb 2011, 11:13 am 

Ketua Tim Penggarak PKK Jawa Timur Ny. Nani Sukarwo mengemukakan ada beberapa faktor yang menyebabkan gizi buruk di wilayah Jawa Timur, diantaranya pola asupan yang salah, penyakit bawaan, dan kemiskinan.

“Namun selain tiga faktor itu, masih ada faktor lain yang lebih dominan menjadi penyebab terjadinya gizi buruk yang jumlahnya mencapai 54 persen,” katanya saat melakukan evaluasi dan monitoring penanggulangan gizi buruk di Desa Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Selasa (8/2).
Karena itu, ia menghimbau agar ibu-ibu yang memiliki balita secara rutin mendatangi posyandu, sehingga dengan begitu segala gejala gizi buruk dapat dideteksi secara dini dan bisa segera ditangani.
“Apalagi sesuai data ilmiah, 50 persen pertumbuhan kecerdasaan otak itu terjadi di usia 0 sampai 4 tahun, 30 persen di usia 4-8 tahun, dan 20 persen kecerdasan otak di usia 8 sampai 18 tahun,” katanya.
Dia juga meminta, agar daerah-daerah di Jatim untuk secara jujur menyampaikan data tentang gizi buruk, AKI maupun AKB di wilayahnya sesuai kenyataan. Sebab dengan data akurat itu akan lebih mudah dalam menangani dan mengatasi persoalaan tersebut.
“Jangan sampai data seperti itu dimanipulasi (kurangi) karena akan menjadi bumerang. Juga kasihan pada balita gizi buruknya karena tidak mendapat pertolongan,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Tim Ketua Penggerak Kabupaten Bojonegoro Ny. Mahfudhoh Suyoto mengungkapkan, bahwa dari 84.524 balita di Bojonegoro terdapat gizi menengah (BGM) sebanyak 254 balita, gizi akut 542 balita, gizi sangat buruk 59 balita.
“Untuk menanggulanginya kita terus melakukan beberapa kegiatan. Mulai dari memaksimalkan peran Posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT), baik dengan pihak swasta maupun pemerintah daerah,” katanya.

Kominfo Jatim

Target Kedelai Tidak Tercapai 

9 Feb 2011, 11:07 am 

Kedelai (dok. matanews.com)

Pemerintah khawatir proyeksi produksi kedelai sebesar 960.000 ton pada tahun 2011 tidak akan  tercapai. Satu-satunya masa tanam kedelai yang biasa dilakukan di Indonesia, yakni Agustus-Oktober setiap tahun, diperkirakan akan gagal tahun 2011 ini akibat iklim yang terlampau basah.

“Akibat iklim yang terlampau basah, petani kedelai yang terkonsentrasi di Aceh dan Jawa Timur dikhawatirkan akan beralih, dari menanam kedelai ke menanam padi, sehingga sepanjang tahun ini tidak ada yang menanam kedelai sama sekali,” ujar Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Rabu (9/2/2011) usai menghadiri Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tentang pengamanan pangan.

Menurut Bayu, kebutuhan kedelai di dalam negeri saat ini mencapai 1,5 juta ton setiap tahun. Selama ini, untuk Indonesia baru sanggup memproduksi kedelai sendiri sebesar 960.000 ton per tahun. Selebihnya, sekitar 600.000-700.000 ton harus diimpor.

“Tetapi untuk tahun ini, untuk memproduksi 960.000 ton saja akan berat karena pengalihan jenis tanaman pangan yang ditanam. Sementara untuk mendatangkan dari luar negeri pun tidak mudah karena harga terus meninggi dan kemungkinan besar pasokannya sulit,” kata Bayu.

Penduduk Indonesia tergolong memiliki ketergantungan tinggi terhadap kedelai. Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi berbagai penganan yang berasal dari kedelai, seperti tempe, tahu, dan kecap.

(Sumber: Kompas.com)

Gubernur Ajak PPP Peduli WTS, Gepeng dan Anjal 

9 Feb 2011, 11:05 am 

Ketua DPW PPP Jatim KH Musyafak Nur menyerahkan award PPP ke Gubernur Jatim, Soekarwo pada acara Muswil DPW PPP Jatim di Asrama Haji, Senin (7/2) kemarin.

Gubernur Jawa Timur Dr.H. Soekarwo berharap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mau peduli dengan masalah sosial seperti penanganan masalah Wanita Tuna Susila (WTS), Anak Jalanan dan Pengemis dan Gelandangan (Gepeng). Sebab parti berlogo Ka’bah itu memiliki sejarah yang cukup kuat di mata masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh Pakde Karwo—sebutan lekat Gubernur Jatim Soekarwo, saat hadir dalam pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP se Jatim, di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (7/2). “Para ustad harus bisa mengajak para WTS kembali ke jalan yang benar,’’ kata Pakde.

Pakde juga mengajak PPP bekerja sama menangani program khusus yang dipinggir jalan yakni Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan (Anjal). “Mereka perlu dilakukan pembinaan, lalu diberikan modal sesuai keinginan masing-masing,” katanya.

Jika PPP mau bekerja sama menangani program ini, kata Pakde Karwo, tidak hanya beban Pemprov Jatim berkurang, politik yang selama ini terkesan ruwet, akan menjadi sangat sederhana yaitu sangat konkrit tujuannya untuk kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Ketua Umum DPP-PPP sekaligus sebagai Menteri Agama RI Dr. H. Surya Dharma Ali mengatakan, ada dua hal yang akan dilakukan Kementerian agama. Pertama Pendidikan Terapan Anak Harapan berupa pendidikan sekolah ber-asrama, kebanyakan di Pondok Pesantren. Maksudnya untuk memberikan pendidikan yang semestinya kepada masyarakat yang kurang mampu, khususnya Anjal, jangan sampai mereka didera kemiskinan terus menerus. Tahun lalu, 500 orang sudah dikirim ke berbagai Ponpes di Jatim.

Kedua, Kementerian Agama sedang melakukan pengkajian program Madrasah Gratis. Artinya pendidikan di Madrasah sejak Ibtidaiyah sampai Aliyah akan gratis. Namun masih dalam proses penghitungan kemampuan pemerintah dari sisi anggaran, apakah untuk Indonesia Bagian Timur dulu, atau ditambah Bagian Tengah, atau seluruh Indonesia.

Dari data yang ada, Sekolah Madrasah swasta (91,5 %) yang pendiriannya merupakan inisiasi dan perjuangan para ulama, sedangkan 8,5 % sekolah madrasah negeri. Pemerintah wajib meberikan perhatian agar lembaga pendidikan meningkat kualitasnya sekaligus meningkatkan akses masyarakat untuk mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan yang dikelola para alim ulama.

Dikatakan Menag, selama ini banyak orang mengira Kementerian Agama hanya mengurusi Haji. Padahal haji merupakan salah satu urusan. Salah satu kewajiban Kementerian Agama adalah meningkatkan kualiats pendidikan agama dan keagamaan. Dari APBN, anggaran Kementrian Agama untuk pendidikan Agama dan Keagamaan sangat besar yaitu sekitar Rp 27 Triliun dari Rp31 Triliun.

“Kewajiban pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan. Saat ini ada kesenjangan dalam menikmati pendidikan. Padahal seharusnya, pendidikan bukan barang mewah yang sulit dijangkau masyarakat,” tandasnya.

Sebagai Ketua Umum DPP PPP Surya Dharma Ali mengharapkan, hasil Muswil PPP harus menegakkan ahli sunnah wal jama’ah. Jatim sebagai basis PPP harus membangun kebersamaan semua komponen baik para ulama, pimpinan pondok pesantren, maupun eksekutif. “Merajut kebersamaan dengan menyatukan kehidupan kader dengan mayarakat,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPW PPP Jatim Drs. Musyafaah Nur mengatakan, melalui Muswil ini para kader harus utamakan kekompakan dalam membangun komitmen untuk memperbesar PPP, mempertahankan suara yang dimiliki dan mengambil kembali suara yang hilang pada Pemilu yang lalu, serta merekrut kader baru. “Oleh karena itu perlu kesinambungan kepengurusan untuk melakukan langkah strategis yaitu membangun kekompakan/ kebersamaan, memperkuat komitmen, memperluas basis lintas sektor antar generasi PPP,” katanya. (bhi)

Jatim Butuh 3.393 Tenaga Perawat 

9 Feb 2011, 11:00 am 

Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf memberikan ucapan selamat kepada pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim.

Pemprov Jatim saat ini membutuhkan tenaga 3.393 perawat untuk ditempatkan pada Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Wakil Gubernur Jatim, Drs H.Saifullah Yusuf berharap pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim bisa turut aktif untuk melaksanakan program tersebut.

Saat ini Pemprov Jatim memiliki program untuk mengubah status Poliklinik Desa (Polindes) menjadi Ponkesdes. Masing-masing Ponkesdes akan ditangani satu orang perawat yang sudah terlatih.

Pada tahun 2010 pemerintah mentargetkan bisa mengubah status Polindes menjadi Ponkendes sebanyak 1814. Sayangnya, hanya terealisasi sebanyak 1608, sebab ada tiga kabupaten yaitu Kabupaten Jombang, Nganjuk dan Blitar menolak perubahan status tersebut. Sedangkan untuk tahun 2011, Pemprov berharap ada 110 Ponkesdes, tapi dari kabupaten/kota hanya mengusulkan 775.

Saat ini jumlah Polindes di Jatim sebanyak 5775, sehingga apabila Polindes akan dikembangkan menjadi Ponkesdes maka masih dibutuhkan 3.393 tenaga perwat.

“Tenaga perawat saat ini memang sangat diperlukan, sebab perawat sebagai ujung tombak pelayan kesehatan, keberadaanya sangat diperlukan sebagaimana tenaga paramedis lainnya dalam pembangunan kesehatan,” kata pria yang biasa di sapa Gus Ipul itu saat menghadiri Pelantikan Pengurus PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) Provinsi Jawa Timur, di Hotel Ibis Surabaya, Senin (7/2).

Oleh karena itu, para perawat harus terus meningkatkan kompetensi dengan menciptakan inovasi dalam pelaksanan tugas, juga harus menguasai teknologi keperawatan yang terbaru. Agar dapat bersaing di era global.

Untuk meningkatkan kompetensi perawat, Pemprov Jatim akan mengadakan  sertifikasi perawat. Sehingga perawat yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditentukan yang diakui pemerintah dengan mendapatkan penghasilan sesuai dengan kompetensinya. “Peran PPNI sangat dibutuhkan dalam hal ini,” tandas Gus Ipul.

Saat ini Undang-Undang Keperawatan yang akan memayungi tugas para perawat sedang diolah oleh DPRD. Gus Ipul menyatakan bahwa akan terus memantau pengolahan tersebut, sehingga para perawat tidak lagi cemas dalam melaksanakan tugas.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dr. Dodo Anondo, MPH, yang hadir dalam acara tersebut menjelaskan pelayanan kesehatan dibagi dalam tiga kategori, yaitu Primary Healthy Care pelayanan kesehatan yang berada di pedesaan. Secondary Healthy Care di tingkat kabupaten dan Tersier yang berada provinsi.

Jika pelayanan kesehatan di pedesaan dan kabupaten tidak dibenahi secara baik, maka keberadaan rumah sakit umum di provinsi akan selalu dipenuhi pasien, walaupun sarana dan prasaranan tersus ditingkatkan. “Banyak yang sebenarnya terserang penyakit ringat tapi berobat ke RSUD Dr Soetomo, seharusnya mereka bisa berobat ke Puskesmas,” terang Anondo.

Untuk itulah diperlukan keberadaan perawat di Ponkesdes sangat diperlukan. ”Tugas mereka adalah melakukan promotive dan preventif kesehatan pada masyarakat, sehingga mengetahui pola hidup sehat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan,”tukasnya.

Sedangkan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo  Dr. Slamet Riyadi  Yuwono menyatakan bahwa apabila pelayanan kesehatan di tingkat pedesaan dan kabupaten/kota tidak dibenahi, maka RSUD Dr. Soetomo selalu dijejali oleh pasien. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan guna peningkatan pelayanan.

“Saat ini  RSUD Dr. Soetomo setiap hari dipenuhi  tiga ribu pasien rawat jalan. Fasilitas ditingkatkan terus, demikian pula pasien terus bertambah.Untuk itulah diharapkan agar pelayanan kesehatan di pedesaan dan kabupaten juga harus ditingkatkan,” ungkapnya. (bhi)

Dinsos Jatim Dirikan Dapur Umum 

9 Feb 2011, 9:00 am 

Ilustrasi dapur umum (photo: kaskus.us)

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendirikan dapur umum di lokasi pengungsian korban banjir di Kabupaten Gresik.

“Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Lamong dalam enam hari terakhir,” kata Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Jatim Zainal Arifin, Jumat (4/2).

Ia mengatakan posko dan dapur umum didirikan di Kecamatan Cerme dan Kecamatan Kedamean. “Kami juga telah menyalurkan sejumlah bantuan kebutuhan pokok dan selimut untuk para korban banjir.”

Bantuan logistik yang disalurkan itu, meliputi minyak goreng sebanyak 70 botol, kecap manis (576 botol), sambel instan (576 botol), ikan kemasan (1.800 kaleng), matras kecil (50 lembar), dan tenda gulung 20 lembar.

“Bantuan tersebut kami distribusikan melalui kantor kecamatan setempat,” imbuh Arifin. Dia menjelaskan bahwa keberadaan posko dan dapur umum akan disesuaikan dengan kondisi daerah yang terkena banjir. Jika dalam seminggu ke depan banjir belum juga surut atau malah makin meluas, Dinsos akan menambah jumlah posko dan dapur umum.

Dalam posko tersebut, sejumlah tenaga sukarelawan dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga disiagakan untuk melayani korban. Mereka juga menyiapkan makanan bagi korban banjir dan mendistribusikan barang bantuan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Kecamatan Cerme dan Kecamatan Kedamaean merupakan daerah langganan banjir setiap musim hujan. Posisi tanggul Kali Lamong yang lebih rendah dari kawasan pertanian dan permukiman penduduk menjadi penyebab utama terjadinya banjir.

Banjir telah mengakibatkan lumpuhnya akses transportasi yang menghubungkan sejumlah kecamatan di wilayah Gresik bagian selatan. Selain itu ratusan hektare tanaman padi yang tenggelam selama hampir sepekan dipastikan puso.

Akses jalan yang menghubungkan Gresik dengan Kecamatan Menganti, Kecamatan Benjeng, dan Kecamatan Balongpanggang juga terputus.

Pengguna jalan yang hendak menuju Benjeng atau Balongpanggang harus melintasi jalur pantura atau jalan raya Duduksampeyan, sedangkan jalan dari Menganti ke Cerme, di Desa Boboh ditutup.

Satlak Penanggunalangan Bencana Kabupaten Gresik menyebutkan sekitar 1.657 hektare sawah di tiga kecamatan terendam banjir. (Ant/OL-13)

(Sumber: MediaIndonesia.com)

..
Loading RSS Feed